Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Amir Uskara saat diwawancarai Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (2/3/2023). Foto: Dep/nr

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M. Amir Uskara menyatakan, pertumbuhan ekonomi makro di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada umumnya selalu berada diatas rata-rata pertumbuhan nasional. Dari kondisi yang ada maka bisa dikatakan bahwa pergerakan ekonomi makro di provinsi ini berjalan cukup baik. 

"Artinya kerja-kerja pemerintah daerah untuk pengelolaan kegiatan fiskal dan juga Bank Indonesia (BI) dengan pengelolaan moneter dan sistem pembayarannya sudah cukup bagus. Sehingga kita di Sulawesi Selatan selalu (perekonomiannya) tumbuh lebih daripada dari daerah lain," ucap Amir Uskara dalam kegiatan Kunjungan Kerja Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (2/3/2023).

Sama halnya dengan pertumbuhan ekonomi makro, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejauh ini juga dinilai telah berjalan dengan baik merata hampir di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. "Perbankan kita tumbuh, produksi marginal tenaga kerja (MPL) bisa ditekan, kemudian dana pihak ketiga juga cukup bagus, bahkan dana yang dipakai oleh masyarakat Sulawesi Selatan untuk mengolah anggaran untuk kepentingan usaha jauh lebih besar daripada dana yang disimpan oleh masyarakat Sulawesi Selatan," ungkapnya.

Hanya saja menyangkut masalah literasi terkait industri jasa keuangan di Provinsi Sulawesi Selatan, Politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini mengakui memang masih ada kelemahan. Untuk itu Amir berharap agar lembaga yang berwenang dapat lebih meningkatkan peran serta kinerjanya supaya masyarakat tidak lagi terjebak pada persoalan yang berhubungan dengan industri jasa keuangan seperti investasi bodong dan pinjaman online (pinjol) yang diakibatkan karena lemahnya literasi mengenai industri jasa keuangan tersebut.

"Di Sulawesi Selatan terkait dengan masalah literasi keuangan memang masih rendah, sementara inklusif ekonominya sudah cukup tinggi, sehingga banyak investasi-investasi bodong yang masuk ke Sulsel dan bisa tumbuh di sini. Karena literasi terkait dengan industri jasa keuangan masih cukup rendah. Sehingga banyak korban-korban penipuan investasi bodong di Sulawesi Selatan. Dan itu menjadi tanggung jawab OJK juga supaya literasi keuangan ini bisa terjangkau diseluruh masyarakat Sulawesi Selatan. Selama ini kita telah memaksimalkan biaya sosialisasi di OJK supaya masyarakat lebih paham terkait dengan industri jasa keuangan. Karena telah banyak korban investasi bodong maupun pinjol, dan rata-rata yang menjadi korbannya adalah masyarakat," tutup Amir. 

Sementara dalam paparannya dihadapan Komisi XI DPR RI, Bupati Bantaeng Ilham Syah Azikin sempat menyampaikan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir angka Indeks Pembangunan Manhsia (IPM) mengalami peningkatan , dari 68,73 pada tahun 2020, naik menjadi 68, 99 di tahun 2021 dan kembali naik pada tahun 2022 menjadi 69,69. Angka pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2020 sebesar 4,27 % dan turun menjadi 4,07 % pada tahun 2021 dan secara signifikan di tahun 2022 berhasil turun menjadi 2,72 %.

"Angka Kemiskinan pada tahun 2020 senilai 8,95 %, dampak dari pandemic covid 19 yang mengakibatkan angka kemiskinan naik pada tahun 2021 menjadi 9,41 % dan berhasil ditekan pada tahun 2022 menjadi 9,07 %. Ketimpangan di Kab. Bantaeng pada tahun 2020 yaitu 0,344 dan pada tahun 2021 turun menjadi 0,332. Pada tahun 2022 angka Gini Ratio Kab. Bantaeng adalah 0,320 dimana telah 2 tahun berturut turut merupakan angka Gini Ratio terendah di Sulawesi Selatan dan lebih rendah dari angka rata rata nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kab. Bantaeng sempat mengalami perlambatan 0,52 % karena dampak dari pandemic covid 19, namun dengan upaya pemulihan ekonomi, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 meningkat menjadi 8,86 % dan tertinggi di Sulawesi Selatan, Laju Pertumbuhan Ekonomi semakin meningkat di tahun 2022 dengan mencapai 15,45 % dan menjadi tertinggi di Sulsel serta menempati posisi ke-6 se Indonesia.

"Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir PDRB perkapita Kab. Bantaeng terus mengalami peningkatan, dari 45,68 juta rupiah perkapita pertahun pada tahun 2020 menjadi 50,95 juta rupiah perkapita pertahun di tahun 2021 dan naik menjadi 61,00 juta rupiah perkapita pertahun di tahun 2022," paparnya. (dep/aha)